"Apakah sistem ini sudah benar-benar jelas, apakah targetnya sudah tepat? Di Indonesia, yang sering terjadi adalah membagi rata, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ujar sosiolog pendidikan dari UI, Indera Ratna Irawati, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (2/12/2012).
Indera mengatakan program ini perlu diapresiasi. Namun begitu juga sangat perlu dievaluasi pelaksanannya secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan.
"Program sangat perlu dievaluasi pelaksanaannya secara berkala untuk perbaikan di masa datang," tuturnya.
Jika dilihat dari sisi penggunaan KJP, harus ada aturan yang jelas tentang bagaimana mekanisme penggunaan dan apakah ada laporan yang harus dibuat siswa terkait penggunaan uang yang mereka ambil dari KJP tersebut.
"Harus jelas bagaimana mekanisme penggunaan, uang digunakan untuk apa, bagaimana evaluasi penggunaannya," ucap Indera.
Terlepas dari pro dan kontra yang timbul, hal yang penting menurut Indera adalah program ini harus didukung karena merupakan hal baru yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada saat ini. Siswa kurang mampu mendapatkan dukungan langsung untuk membiayai kebutuhan sekolah mereka.
"Sangat penting digarisbawahi bahwa program ini disemangati dengan keinginan untuk perbaikan menuju kondisi yang lebih baik," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membagikan 3.000 Kartu Jakarta Pintar (KJP), Sabtu (1/12) kemarin. Kartu ini digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional para siswa seperti membeli buku, sepatu dan ongkos ke sekolah.
Kartu tersebut berbentuk ATM berisi uang yang berbeda-beda. Untuk siswa SMA atau SMK akan diberikan Rp 240.000, SMP sebesar Rp 210.000 dan SD Rp 180.000. Uang tersebut bisa diambil kapan saja tergantung kebutuhan siswa.
Sumber:detikNews
0 komentar:
Posting Komentar